Selain perizinan, keuntungan lainnya saat menjadi KEK adalah kemudahaan yang berkaitan dengani aspek perpajakan, aspek kepabean, aspek pertanahan, aspek kepemilikan properti bagi orang asing. "Jadi ketika pemerintah rezim Jokowi bekerja sama dengan pengusaha, maka negara ini jadi milik mereka, rakyat hanya dapat sepeda," tambahnya.
Diketahui sebelumnya, Menko Maritim, Luhut Panjaitan berencana memanggil Pemkab Bekasi, Karawang, dan Purwakarta serta Pemprov Jawa Barat untuk mengkoordinasikan pemberian kemudahan izin.
Ia menyatakan, rencana KEK ini dilakukan pasca Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada Kamis (26/10). Dalam pertemuan hampir tiga jam yang juga dihadiri CEO Lippo Grup James Riady, Kadin meminta agar pemerintah mengkaji opsi menjadikan wilayah Bekasi, Karawang, dan Purwakarta sebagai KEK.
Jokowi yang menyetujui usulan tersebut kemudian menunjuk Luhut untuk mengkoordinasikan bersamaa Kadin tersebut. Tiga hari kemudian, pada Minggu, 29 Oktober, Luhut menghadiri topping off atau pemasangan atap bangunan dua tower Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.
