Idealnya, lanjut Nizar, jika ingin membuat KEK baru maka harus menyasar daerah-daerah yang minim infrastruktur dan aksesnya.
"Di situlah lebih dibutuhkan peran pemerintah untuk mendorong pertumbuhan kawasan," tambah politisi Gerindra ini.
Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam turut menegaskan, usulan menjadikan Cikarang-Bekasi yang di dalamnya terdapat proyek kawasan Meikarta adalah sebuah kesalahan besar. Karena peruntukan KEK yang didanai oleh APBN haruslah milik pemerintah, bukan swasta.
"Pastinya, KEK bukan diperuntukkan untuk kepentingan pihak-pihak perusahaan, developer atau pengembang," tegasnya.
