"Semisal, kebutuhan untuk pembangunan dan perbaikan saluran irigasi pertanian yang saat ini masih sangat kurang, serta rumah sakit kelas 3 di pedesaan.
Politisi Fraksi PKS ini pun menjelaskan, pengembangan kawasan untuk pemukiman, industri dan perkantoran sudah ada regulasinya. "Sehingga swasta tinggal mengikutinya. Fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada swasta jangan sampai membebani negara atau rakyat," tegasnya.
Adanya wacana itu, maka, lanjut Ecky, Komisi XI akan memanggil kementerian terkait. "Salah satu yang terkait dalam penetapan KEK adalah Menteri Keuangan dan Bappenas sebagai mitra komisi XI dan sudah sewajarnya kita mempertanyakan hal tersebut sebagai bagian dari tugas kontitusi melakukan pengawasan," terangnya.
Sementara itu, pengamat keuangan negara dan kebijakan publik, Uchok Sky Khadafi, turut menegaskan, usulan Meikarta masuk KEK hanyalah sebuah cara bagaimana bisa mendapatkan izin pembangunan tanpa harus melalui Pemda Jabar melainkan oleh pemerintah pusat.
Rezim Jokowi, ucapnya, inginkan kawasan Cikarang sebagai kawasan ekonomi khusus, menandakan kewenangan perzinan yang biasa ditangani pemerintah daerah, akan langsung oleh Pemerintah Pusat.
"Kemudian dengan demikian, dengan adanya KEK Cikarang, berarti Meikarta seperti perahu melewati banyak pulau. Artinya, dengan Cikarang sebagai kawasan ekonomi khusus," cetusnya.
Selain perizinan, keuntungan lainnya saat menjadi KEK adalah kemudahaan yang berkaitan dengani aspek perpajakan, aspek kepabean, aspek pertanahan, aspek kepemilikan properti bagi orang asing. "Jadi ketika pemerintah rezim Jokowi bekerja sama dengan pengusaha, maka negara ini jadi milik mereka, rakyat hanya dapat sepeda," tambahnya.
Diketahui sebelumnya, Menko Maritim, Luhut Panjaitan berencana memanggil Pemkab Bekasi, Karawang, dan Purwakarta serta Pemprov Jawa Barat untuk mengkoordinasikan pemberian kemudahan izin.
Ia menyatakan, rencana KEK ini dilakukan pasca Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada Kamis (26/10). Dalam pertemuan hampir tiga jam yang juga dihadiri CEO Lippo Grup James Riady, Kadin meminta agar pemerintah mengkaji opsi menjadikan wilayah Bekasi, Karawang, dan Purwakarta sebagai KEK.
