Di tengah dinamika politik pasca Pemilu, isu seputar keikutsertaan pihak yang kalah dalam pemerintahan merupakan topik yang hangat diperbincangkan. Pertanyaan mendasar pun muncul, apakah Pemilu masih memiliki makna jika pihak yang kalah akhirnya memiliki posisi dalam kabinet?
Presiden Jokowi, yang saat ini memasuki masa akhir jabatannya, masih menunjukkan pengaruh kuat dalam dinamika politik pasca Pemilu yang akan berdampak pada susunan kabinet pemerintahan yang akan datang. Jokowi sudah memberikan rekomendasi ke Prabowo supaya mempertahankan Kapolri Listyo Sigit, Bahlil, Pratikno di pemerintahan mendatang.
Manuver Jokowi dalam mengkampanyekan Prabowo-Gibran telah menimbulkan polemik terkait penggunaan dana Bansos yang seharusnya diperuntukkan bagi mereka yang berhak, namun ternyata digunakan untuk kepentingan politik. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius terkait etika politik dan pemanfaatan dana publik.
Seiring dengan hal tersebut, Ikrar Nusa, menyatakan bahwa reformasi kedua menjadi sesuatu yang mendesak. Memperhatikan dinamika politik pasca Pemilu, perlu adanya evaluasi mendalam terkait proses demokrasi dan keadilan dalam perhelatan politik. Pemilih harus secara jelas memperoleh informasi yang akurat dan tidak terjebak dalam politik pihak-pihak tertentu. Sebuah sistem politik yang transparan dan bertanggung jawab menjadi pondasi dalam pembentukan pemerintahan yang akan datang.
