Tampang

Prof Ryaas Rasyid: Jangan Mengebiri Hak Demokrasi Orang Jakarta

14 Apr 2024 08:40 wib. 130
0 0
ryaas rasyid

Di tengah perdebatan mengenai usulan pemilihan Gubernur Jakarta secara tidak langsung, Profesor Ryaas Rasyid dengan tegas menyatakan bahwa hal tersebut seolah-olah mengkebiri hak demokrasi orang Jakarta. Menurutnya, pemikiran untuk mengubah sistem pemilihan Gubernur DKI Jakarta dari langsung ke tidak langsung adalah suatu pemikiran yang sesat. Dalam suasana demokrasi yang sedang berkembang, gangguan sedikit saja sudah menimbulkan keributan, apalagi jika demokrasi di Jakarta dihentikan secara sepihak.

Ryaas Rasyid menegaskan bahwa jika pemilihan gubernur dihentikan, hal ini akan menjadi tindakan yang memiskinkan hak demokrasi warga Jakarta. Sebagaimana warga Jakarta memiliki hak untuk memilih anggota DPRD dan walikota, demikian pula hak mereka untuk memilih gubernur. Legitimasi pemerintahan Jakarta juga dipertanyakan karena tanggung jawab pemerintah kepada rakyat haruslah berawal dari pemilihan oleh rakyat itu sendiri. Tanpa pemilihan langsung, legitimasi pemerintah Jakarta menjadi dipertanyakan.

Ryaas Rasyid menjelaskan bahwa pemikiran untuk menyelenggarakan pemilihan gubernur secara tidak langsung bukanlah hal baru. Hal ini pernah terjadi dalam awal pemerintahan Indonesia di masa Sukarno dan Soeharto, namun hal tersebut merusak demokrasi. Menurut Ryaas Rasyid, hal tersebut tidak seharusnya terulang kembali.

Menyikapi situasi ini, penting bagi publik untuk memperhatikan dan memahami konsep demokrasi yang sesungguhnya. Pemilihan langsung merupakan salah satu modal utama bagi rakyat dalam menjalankan hak-hak demokrasi mereka. Perubahan sistem pemilihan gubernur haruslah dipertimbangkan secara menyeluruh dengan melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak.

<12>

0 Komentar

Belum ada komentar di artikel ini, jadilah yang pertama untuk memberikan komentar.

BERITA TERKAIT

BACA BERITA LAINNYA

Jualan untung
0 Suka, 0 Komentar, 18 Apr 2017
Adakah Hidup Tanpa Perjuangan?
0 Suka, 0 Komentar, 8 Mei 2018

POLLING

Apakah DPR akan Merubah Aturan Pembagian Bansos?