Ditambahkan, pengembangan kawasan dalam lahan milik develover adalah tanggung jawab developer. Mulai dari perizinan sampai dengan infrastrukturnya. "Bukan malah pemerintah pakai uang rakyat," tegasnya.
Pria kelahiran Cianjur, Jawa Barat ini menegaskan, priortas APBN hendaknya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
"Semisal, kebutuhan untuk pembangunan dan perbaikan saluran irigasi pertanian yang saat ini masih sangat kurang, serta rumah sakit kelas 3 di pedesaan.
Politisi Fraksi PKS ini pun menjelaskan, pengembangan kawasan untuk pemukiman, industri dan perkantoran sudah ada regulasinya. "Sehingga swasta tinggal mengikutinya. Fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada swasta jangan sampai membebani negara atau rakyat," tegasnya.
