Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 kembali menjadi momentum penting bagi jutaan pekerja di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Tanggal 1 Mei kemarin, ribuan buruh dari berbagai daerah turun ke jalan, berkumpul di depan Gedung DPR/MPR/DPD untuk menyuarakan tuntutan mereka, termasuk soal kesejahteraan dan perlindungan hukum. Aksi ini diwarnai dengan berbagai suara, salah satunya dari para buruh perempuan yang menyampaikan keresahan mereka terhadap sistem ketenagakerjaan yang masih belum berpihak pada buruh.
Salah satu suara yang cukup menonjol datang dari Casmi, seorang anggota Barisan Pelopor (Bapor). Dalam wawancaranya dengan CNBC Indonesia, ia mengkritik lemahnya kebijakan perlindungan terhadap buruh, khususnya dalam menghadapi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurut Casmi, langkah-langkah pemerintah selama ini masih terlalu reaktif dan belum menyentuh akar permasalahan.
“Kalau bicara soal PHK, jangan nunggu kejadian dulu baru dibentuk satgas. Pemerintah harusnya punya langkah antisipatif, bukan cuma responsif,” tegasnya di lokasi aksi.
Casmi juga menyoroti kebijakan ketenagakerjaan yang berlaku saat ini. Ia menilai bahwa selama Undang-Undang Cipta Kerja tetap diberlakukan, maka posisi buruh tidak akan pernah mendapat tempat yang adil. Kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) yang seringkali dijadikan sebagai pencapaian oleh pemerintah, menurutnya, hanyalah ilusi.
“Kita memang naik gaji, tapi harga-harga juga naik. Beras, telur, listrik—semua ikut naik. Akhirnya buruh tetap aja terjepit,” keluh Casmi.
Ia mengajak pemerintah untuk berhenti berpihak pada pengusaha semata. Menurutnya, keberpihakan yang timpang membuat buruh semakin terpinggirkan dalam sistem ekonomi nasional. “Pengusaha itu bukan satu-satunya motor ekonomi. Buruh juga punya peran vital. Tapi kita selalu diabaikan,” ungkapnya.
