Di sisi lain, kritik serupa datang dari sektor agraria. Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria, menyampaikan bahwa krisis ekonomi tidak hanya melanda industri manufaktur, tetapi juga menghantam sektor pertanian dan agraria secara serius. Ia menyebut bahwa kebijakan pembangunan hilirisasi yang digalakkan pemerintah justru berasal dari eksploitasi tanah dan sumber daya alam, bukan dari perlindungan terhadap para petani dan buruh agraria.
“Krisis ini dimanfaatkan untuk membangun hilirisasi, tapi dengan mengorbankan tanah-tanah rakyat. Pemerintah, termasuk Prabowo, belum menyentuh persoalan mendasarnya,” ujar Dewi dengan nada prihatin.
Menurutnya, selama reformasi agraria tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh, maka mimpi tentang swasembada pangan hanya akan menjadi retorika politik belaka. Ia menekankan pentingnya memperkuat posisi petani jika pemerintah benar-benar ingin membangun ketahanan pangan nasional.
“Yang terjadi saat ini justru sebaliknya. Petani makin ditekan, bukan diperkuat,” tambahnya.
Di tempat berbeda, tepatnya di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, cerita lain datang dari Pilka, seorang buruh perempuan berusia 28 tahun yang bekerja di PT SIK Karawang. Ia menggambarkan kerasnya dunia kerja dengan sistem kontrak berkepanjangan. Meski telah magang selama satu tahun, status kerjanya tetap harus diperpanjang setiap tiga bulan.
“Bayangin aja, sudah setahun magang, tapi tiap tiga bulan harus kontrak ulang. Rasanya lelah secara mental,” tutur Pilka.
Menurutnya, banyak buruh muda yang seharusnya sudah layak menjadi karyawan tetap, namun terus-menerus dipaksa berada dalam ketidakpastian status kerja. Ia merasa beruntung karena kondisi perusahaan tempatnya bekerja relatif baik, termasuk dari sisi tunjangan. Tapi ia juga menyadari bahwa tidak semua buruh memiliki nasib sebaik dirinya.
