Wakil Ketua KPK Basaria mengatakan dalam kasus-kasus korupsi kepala daerah tersebut umumnya melibatkan pengusaha dan kepalada daerah yang kemudian menerima gratifikasi proyek.
Basaria mengimbau agar hubungan yang tidak sehat tersebut diputuskan dan tentunya membutuhkan komitmen pengusaha terutama di wilayah Jawa Barat untuk tidak melakukan kecurangan dalam persaingan memenangkan proyek pemerintah.
Perlu kerjasama yang baik antara pihak pemerintah dan swasta. Diperlukan transpransi dan keterbukaan sehingga tidak ada lagi pengusaha yang menang tender proyek karena melakukan kesepakatan dengan kepala daerah.
“Kita ingin memutus hubungan yang tidak baik ini. Biar tender berlaku dengan benar-benar terbuka dan transparan. Tidak ada pengusaha menang karena ada kesepakatan kedua belah pihak dapat persentase,” ujar Basaria.
