Politik itu sensitif. Sekali suara pemilih merasa dibelokkan dari ekspektasi mereka, dampaknya bisa berlangsung jauh melewati satu kontestasi. Bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dinamika Pilkada Jakarta 2024 bukan sekadar soal kalah-menang kontestasi lokal, tetapi mencerminkan aneurisma kepercayaan politik yang berpotensi memengaruhi peta suara nasional di masa depan.
Janji Politik: Nilai Katalis Kepercayaan Pemilih
Di dunia politik, janji bukan sekadar retorika. Ia adalah kontrak tanpa tindakan hukum, tetapi dengan nilai moral di mata pemilih. Ketika sebuah partai berjanji atau memberi harapan tertentu kepada basisnya, pemilih akan menginternalisasi bahwa partai tersebut mengerti dan mewakili aspirasinya. Ketika harapan itu tak terpenuhi, kecewa pun berakar.
Ini bukan sekadar pemikiran normatif. Di Pilkada Jakarta 2024, PKS awalnya mendukung pencalonan Anies Baswedan — figur yang populer dan punya basis pemilih kuat, termasuk di kalangan pemilih Islam moderat-konservatif yang juga menjadi salah satu segmen dasar PKS. Namun dukungan itu kemudian dicabut, dan PKS memilih untuk bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Plus yang mengusung pasangan lain.
Perubahan arah dukungan ini kemudian menyulut kritik tajam dari sejumlah loyalis Anies, termasuk Geisz Chalifah yang menyebut bahwa PKS “tidak mengantisipasi kemarahan warga Jakarta”—terutama para pendukung Anies—yang merasa kecewa atas perubahan itu. Menurutnya, keputusan partai itu memicu kemarahan yang tidak hanya berdampak di Jakarta, tetapi juga merembet ke wilayah lain seperti Bekasi, Depok, dan Jawa Barat.
Jika kritik seperti ini hanya sebatas opini personal, mungkin bisa diabaikan. Namun banyak pengamat politik mengamati bahwa darah daging suara partai juga bersumber dari persepsi konsistensi dan integritas—nama besar figur yang sebelumnya didukung, jika sudah “ditinggalkan”, akan menciptakan kepingan kekecewaan yang terekam dalam memori kolektif pemilih.
