Dua dari tiga tersangka anggota DPRD Mentawai terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba di salah satu hotel di Kota Padang, Sumatera Barat. Hal tersebut membuat kedua anggota DPRD tersebut, S (55) dari Partai Nasdem dan MS (54) dari Partai Gerindra, kini menghadapi ancaman pemecatan dan di PAW.
Ketua DPD Nasdem Kabupaten Kepulauan Mentawai, Bruno Guimek, dengan tegas menyatakan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi kepada anggotanya yang terlibat dalam kasus hukum terkait dengan narkoba. Bruno juga mengungkapkan keprihatinannya atas kejadian ini, dan menegaskan bahwa sanksi yang diberikan bisa berupa pemecatan atau pergeseran melalui mekanisme PAW.
Namun demikian, Bruno menekankan bahwa keputusan terkait sanksi tersebut akan disampaikan oleh DPW Nasdem Sumatera Barat dan DPP Nasdem Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan terkait sanksi bukan semata-mata berada di tangan DPD, melainkan juga melalui mekanisme keputusan dari tingkatan yang lebih tinggi dalam struktur partai.
Lebih lanjut, Bruno menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengkomunikasikan penangkapan anggota DPRD Mentawai kepada DPW dan DPP, dan kini menunggu keputusan dari pusat terkait tindak lanjut yang akan diambil. Hal ini menandakan bahwa partai politik juga mengedepankan prosedur internal dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anggotanya.
Sementara proses hukum sedang berjalan, Bruno juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan melakukan intervensi kepada kepolisian. Hal ini menggarisbawahi komitmen partai untuk mematuhi proses hukum yang berlaku, dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus kepada aparat penegak hukum.
Di sisi lain, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kepulauan Mentawai, Maru Saerejen, menyatakan bahwa partainya juga akan memberikan sanksi kepada anggotanya yang terlibat dalam kasus yang melanggar hukum, termasuk penyalahgunaan narkoba. Maru menegaskan bahwa partainya tidak akan pernah membela perbuatan tercela yang dilakukan oleh kader partai.
