Penyalahgunaan narkoba tidak hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga merusak citra institusi, partai politik, dan marwah lembaga legislatif. Oleh karena itu, penegakan aturan dan etika dalam hal ini sangat penting untuk menjaga kehormatan dan kewibawaan dari para anggota DPRD dan pejabat publik lainnya.
Dalam hal ini, partai politik memiliki peran sentral dalam menegakkan disiplin dan kepatutan dari anggotanya, dengan mengikuti prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Hal ini juga mendorong transparansi dalam penanganan kasus-kasus terkait pelanggaran etika, serta menunjukkan komitmen partai politik dalam menjaga moralitas dan kepatutan dari para anggotanya.
Pemberian sanksi kepada anggota partai yang terlibat dalam kasus narkoba atau pelanggaran hukum lainnya juga dapat menjadi contoh bagi masyarakat bahwa partai politik bertanggung jawab dalam menegakkan aturan dan moralitas di dalam lembaga legislatif. Dengan demikian, mekanisme penegakan disiplin dan etika internal partai politik dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga integritas institusi legislatif.
Kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anggota DPRD juga menjadi momentum bagi partai politik untuk memperkuat sistem pengawasan internal dan pertanggungjawaban dari para kader. Dengan adanya mekanisme yang jelas dan transparan, partai politik dapat memberikan sinyal kuat bahwa pelanggaran etika dan hukum tidak akan ditoleransi, dan tindakan tegas akan diambil untuk menjaga citra dan kredibilitas partai.
