Namun demikian, Maru menjelaskan bahwa sebagai ketua DPC, kewenangannya terbatas, dan keputusan terkait sanksi akan melalui mekanisme koordinasi dan pelaporan kepada pimpinan partai secara berjenjang, hingga ke DPD. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan terkait sanksi di dalam partai juga melalui serangkaian prosedur yang telah ditetapkan.
Maru juga menyoroti adanya lembaga di dalam partai yang memiliki peran dalam menentukan sanksi etik, yaitu Mahkamah Partai, dan keputusan dari lembaga ini akan menjadi dasar bagi keputusan dari DPP. Hal ini menunjukkan bahwa partai politik memiliki mekanisme internal yang diatur secara rapi untuk menangani pelanggaran etik dari anggotanya.
Sementara itu, Kapolresta Padang, Kombes Pol Ferry Harahap, menjelaskan kronologis penangkapan terhadap tiga anggota DPRD yang terlibat dalam kasus narkoba ini. Penangkapan bermula dari pengembangan penangkapan AA (52) yang merupakan terduga pekerja swasta. AA dihentikan oleh tim narkoba Polresta Padang di Jl. Parak Gadang Raya Kelurahan Parak Gadang Timur, Kecamatan Padang Timur Kota Padang.
Setelah dilakukan penyelidikan terhadap AA, tim narkoba kemudian melacak keberadaan S (55) dan kedua MS (51 dan 54) yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba. Penyelidikan berlanjut hingga ke hotel tempat para tersangka berada, dan didapati barang bukti serta keterangan yang menegaskan keterlibatan mereka dalam kasus ini.
Keterlibatan anggota DPRD dalam kasus narkoba merupakan hal yang serius, karena selain mencoreng citra institusi legislatif, juga menimbulkan dampak terhadap marwah partai politik yang mereka wakili. Oleh karena itu, penanganan kasus yang melibatkan anggota DPRD perlu memperhatikan aspek etika dan kepatutan dalam menanggapi tindakan yang melanggar hukum tersebut.
Kasus ini juga memberikan catatan penting bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pejabat publik perlu diperkuat, baik melalui pendidikan dan sosialisasi anti-narkoba, pengawasan internal partai politik, maupun ketegasan dalam menindak pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD atau pejabat publik lainnya.
