Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor eksternal
Kapolri, Jaksa Agung, dan Ketua KPK sebagai bagian dari pengurus Danantara
Penempatan mereka di dalam struktur organisasi Danantara menimbulkan keraguan akan independensi dalam mengawasi dan menegakkan hukum jika terjadi dugaan penyalahgunaan dana atau tindak korupsi di dalam badan ini.
Dampak Terhadap Ekonomi dan Stabilitas Politik
Kontroversi yang mengiringi pembentukan Danantara berpotensi memberikan dampak negatif terhadap ekonomi dan stabilitas politik Indonesia. Penurunan IHSG yang terjadi setelah pengumuman kepengurusan mencerminkan kekhawatiran investor terhadap masa depan investasi di Indonesia.
Jika kontroversi ini tidak segera diselesaikan, bukan tidak mungkin kepercayaan publik dan investor terhadap pemerintah akan semakin menurun. Keputusan-keputusan terkait Danantara, termasuk pengangkatan figur-figur dalam kepengurusannya, perlu dievaluasi secara cermat agar tidak menimbulkan dampak jangka panjang yang lebih buruk bagi ekonomi Indonesia.
Kesimpulan
Pembentukan Danantara seharusnya menjadi langkah strategis dalam mengelola investasi negara secara lebih profesional dan transparan. Namun, berbagai kontroversi yang muncul, mulai dari rangkap jabatan, masuknya Thaksin Shinawatra, hingga keterlibatan aparat penegak hukum dalam kepengurusan, menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan akuntabilitas lembaga ini.
Diperlukan tindakan konkret dari pemerintah untuk meredakan keresahan publik dan memastikan bahwa Danantara beroperasi sesuai prinsip good governance, demi menjaga kepercayaan investor serta stabilitas ekonomi nasional.
