Beberapa tokoh yang diketahui memiliki rangkap jabatan antara lain:
-
Erick Thohir (Menteri BUMN) – Anggota Dewan Pengawas
-
Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan) – Anggota Dewan Pengawas
-
Roesan Roeslani (Menteri Investasi & Kepala BKPM) – CEO Danantara
-
Arief Budiman – Managing Director Finance sekaligus Deputy CEO Indonesia Investment Authority (INA)
-
Bono Daru Adji – Managing Director Legal sekaligus Komisaris PT Telkom
Rangkap jabatan ini dikhawatirkan akan menimbulkan benturan kepentingan yang dapat menghambat kinerja Danantara serta membuka celah penyalahgunaan wewenang.
Thaksin Shinawatra: Keputusan Blunder Pemerintah?
Keputusan pemerintah memasukkan mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra, sebagai salah satu anggota Dewan Penasihat Danantara juga menuai kontroversi besar.
Thaksin dikenal sebagai tokoh yang memiliki rekam jejak penuh kontroversi di negaranya. Ia pernah terjerat berbagai kasus, mulai dari kepemilikan saham ilegal, korupsi, penyalahgunaan jabatan, hingga tindakan represif terhadap oposisi. Bahkan, ia pernah dijatuhi hukuman penjara di Thailand dan sempat melarikan diri ke luar negeri sebelum akhirnya mendapatkan grasi dari Raja Thailand pada 2024.
Keberadaan Thaksin di Danantara memicu kekhawatiran akan dampaknya terhadap citra investasi di Indonesia. Banyak pihak menilai bahwa penunjukan ini dapat menggerus kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Konflik Kepentingan Auditor dan Aparat Penegak Hukum
Selain rangkap jabatan, keterlibatan pejabat dari lembaga penegak hukum dalam kepengurusan Danantara juga menjadi perhatian utama. Beberapa posisi strategis dalam badan ini ditempati oleh pejabat dari institusi yang seharusnya bersikap independen, seperti:
