Pada kenyataannya, perusahaan SpaceX memiliki banyak kepentingan dengan pemerintah AS terkait kontrak untuk peluncuran roket satelit di luar angkasa dan lisensi menggelar internet berbasis satelit Starlink di area pinggiran AS. Namun, beberapa kontrak SpaceX dengan pemerintah yang bernilai miliaran dolar AS terancam, seperti salah satunya kontrak senilai US$4,4 miliar di bawah misi NASA ke Bulan yang disebut menghabiskan anggaran. Hal ini juga disusul dengan kontroversi mengenai permintaan subsidi hampir US$900 juta yang ditolak oleh Komisi Komunikasi Federal (FCC) untuk menyediakan akses internet satelit ke komunitas pedesaan AS. Oleh karena itu, menempatkan dua karyawan top SpaceX pada posisi strategis di DOJ diharapkan dapat memuluskan kepentingan Musk terhadap kontrak dan pendanaan dari pemerintah.
Selain SpaceX, perusahaan Tesla yang juga dimiliki oleh Musk, menerima keuntungan miliaran dolar AS setiap tahun dari kredit karbon dan keringanan pajak pembeli mobil listrik. Untuk menjaga hal ini, atau bahkan mungkin memperluas manfaatnya, Musk ingin menempatkan orang-orang dekatnya di pemerintahan Trump.
Menurut Scott Amey, General Counsel di pengawas kontrak federal Project on Government Oversight, memiliki hubungan dekat antara pemerintah dan pebisnis dapat menjadi sangat menguntungkan bagi perusahaan Musk seperti Tesla dan SpaceX. Namun, sebaliknya, hubungan yang terlalu dekat ini juga dapat menimbulkan kekhawatiran terkait keputusan-keputusan pemerintah yang tidak menguntungkan pembayar pajak.
