Skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) merupakan salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah ekonomi Indonesia. Kasus ini mengungkapkan bagaimana para konglomerat mengambil keuntungan dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada akhir tahun 1990-an. Dalam upaya untuk menyelamatkan sektor perbankan, pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia menyediakan dana BLBI yang mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp600 triliun. Namun, alih-alih menyelamatkan perekonomian, dana tersebut justru raib dan menyisakan banyak pertanyaan tentang tata kelola dan transparansi.
BLBI diluncurkan pada tahun 1998 sebagai respons terhadap krisis moneter yang melanda Asia. Tujuannya adalah untuk memberikan likuiditas kepada bank-bank yang mengalami kesulitan akibat kekurangan dana. Namun, seiring berjalannya waktu, skema ini disalahgunakan oleh banyak pihak. Dana yang seharusnya digunakan untuk menstabilkan sektor keuangan justru menjadi jalan bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Banyak konglomerat yang memanfaatkan situasi ini untuk mengalihkan dana BLBI ke dalam proyek-proyek pribadi atau untuk membayar utang-utang mereka yang tidak produktif.
Salah satu representasi mencolok dari praktik korupsi ini adalah keterlibatan sejumlah konglomerat terkemuka yang mendapatkan dana BLBI. Mereka biasanya sudah memiliki hubungan dekat dengan pejabat pemerintah dan para bankir, sehingga mudah untuk mendapatkan akses ke dana yang seharusnya disalurkan untuk kepentingan publik. Skandal ini mengungkapkan betapa korupnya sistem perbankan dan pengelolaan keuangan di Indonesia, di mana sekelompok orang memiliki kekuatan untuk meraup keuntungan besar dengan cara-cara yang tidak etis.
