Pengawasan yang lemah dan kurangnya akuntabilitas dari pihak-pihak terkait menjadikan skandal ini semakin diperparah. Banyak dari konglomerat yang berutang dana BLBI pada akhirnya tidak dapat menemukan jalan untuk melunasi utang mereka, sementara para pejabat yang terlibat dalam pengawasan dan pelaksanaan kebijakan ini kebanyakan tidak mendapat sanksi. Hal ini memicu kemarahan masyarakat yang melihat uang rakyat, yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan, justru dijadikan ajang perjudian oleh segelintir orang.
Proses hukum yang menyusul juga menunjukkan adanya inkonsistensi yang mencolok. Meskipun sempat ada penyelidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga penegak hukum lainnya, banyak kasus yang berjalan di tempat dan tidak ada tindakan yang tegas terhadap para konglomerat yang terlibat. Ini menunjukkan bahwa jaringan korupsi yang ada sudah sangat kuat dan mendalam, membuatnya sulit untuk diatasi. Kasus ini juga menjadi pengingat betapa perlunya reformasi yang menyeluruh dalam sistem keuangan dan pengawasan di Indonesia.
Tren pengembalian aset juga menjadi fokus pada skandal BLBI ini. Hingga saat ini, sebagian besar dana yang diambil oleh konglomerat-konglomerat ini belum tertagih, menyisakan potensi kerugian yang sangat besar bagi negara. Situasi ini diperparah dengan minimnya transparansi, di mana informasi mengenai penanganan dana BLBI masih sulit diakses oleh publik. Padahal, dengan pengawasan yang lebih baik, mungkin sebagian dari dana yang hilang dapat dikembalikan kepada negara.
