Intitusi non-militer yang dimaksud Gatot bukanlah institusi kelas recehan. Apalagi, Gatot pun mengatakan jika personel TNI pun akan dibeli.
Dengan “keluarnya” dan beredarnya informasi yang disampaikan oleh Gatot, maka persoalan ini menarik perhatian publik. Dan, karena sudah “bocor” atau sudah menjadi rahasia umum, maka mau tidak mau Jokowi harus menanggapi informasi yang disampaikannya.
Menko Polhukam Wiranto memang telah mengeluarkan data yang ditujukan untuk meluruskan informasi yang disampaikan Gatot. Terlepas dari apakah keterangan yang dikeluarkan Wiranto merupakan pelurusan atau tidak, ternyata isu ini telah mengangkat persoalan tentang administrasi pencatatan senjata.
Sebagaimana yang diberitakan, ada perbedaan catatan mengenai jumlah senjata yang dipesan oleh Badan Intelijen Negara. Polri mencatat BIN memesan 590 pucuk senjata pada PT Pindad. Sementara PT Pindad mencatat BIN memesan senjata sejumlah 517 pucuk.
