Tampang

Hasto: Mendeteksi Bahaya di Balik Ambisi Keluarga Jokowi di Pilkada 2024

8 Apr 2024 14:06 wib. 1.161
0 0
jokowi

Kehadiran Bobby Nasution, menantu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), menjadi sorotan PDIP setelah ia resmi bergabung dengan Partai Golkar setelah dikeluarkan  dari PDIP di tengah proses Pilpres 2024. Bobby diketahui bertentangan dengan perintah partai demi mendukung pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengambil contoh kasus menantu Jokowi, Bobby Nasution sebagai bentuk supremasi hukum yang berubah menjadi supremasi kekuasaan. Menurut Hasto, Bobby dikabarkan ingin maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumatera Utara. Hal ini menjadi sorotan, karena tidak hanya Bobby, Hasto juga menyebutkan bahwa beberapa orang dekat keluarga Jokowi diijinkan untuk maju dalam Pilkada. Pilkada serentak dijadwalkan digelar pada November 2024.

Dalam diskusi "Membuka Kotak Pandora Sirekap Saksi Bisu Kejahatan Pilpres 2024" di kawasan SCBD, Jakarta, Minggu (7/4/2024), Hasto menyebutkan bahwa ada beberapa kotak pandora berbahaya yang telah terbuka, menyebabkan penurunan kualitas demokrasi dan memicu dugaan praktik nepotisme. Hasto juga menyatakan bahwa ada lima kotak pandora yang telah terbuka, dengan dampak yang berpotensi merugikan masyarakat.

Kotak Pandora 1

Kotak pandora pertama menurut Hasto adalah supremasi hukum yang berubah menjadi supremasi kekuasaan. Dampaknya adalah pemilu yang semestinya mencerminkan peningkatan kualitas peradaban bangsa dalam demokrasi kini hanya menjadi legalitas bagi perpanjangan kekuasaan Presiden Jokowi melalui praktik nepotisme. Hasto juga menyebutkan bahwa ada berita yang menyebutkan bahwa Bobby Nasution ingin maju sebagai calon gubernur dan Sekretaris Ibu Iriana ingin maju sebagai walikota Bogor, yang merupakan akibat dari praktik kotak pandora pertama.

Kotak Pandora 2

<123>

0 Komentar

Belum ada komentar di artikel ini, jadilah yang pertama untuk memberikan komentar.

BERITA TERKAIT

BACA BERITA LAINNYA

POLLING

Apakah DPR akan Merubah Aturan Pembagian Bansos?