Akun twitter @tijabar memposting pernyataan Hamdan Zoelva, mantan ketua Mahkamah Konstitusi, tentang pelanggaran etik di pemilu 2024.
Hamdan Zoelva, "Bansos tidak masalah, bansos suatu upaya bantuan untuk rakyat miskin, tetapi masalahnya adalah penyaluran bansos diembel-embeli dengan gambar 02, diembel-embeli dengan warna 02 pada bungkusannya, diembel-embeli dengan pesan 'ini dari pak Jokowi ingat ya ada anaknya yang ikut menjadi wapres.....nanti kalau tidak terpilih, tidak ada bansos lagi, itu yang dimaksud pelanggaran-pelanggaran etik yang sangat luar biasa yang dimaksud oleh Frans Magnis."
Kritik terbesar justru tertuju pada dugaan politisasi penyaluran bansos. Embel-embel politik yang disebutkan Zoelva memicu kecurigaan bahwa program bansos sebenarnya digunakan sebagai alat politik untuk mendukung pihak tertentu, dalam hal ini calon presiden nomor urut 02. Hal ini menciptakan keraguan terhadap tujuan sebenarnya dari program bansos tersebut, apakah memang semata untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat atau ada agenda politik terselubung di dalamnya.
