“Kita masih punya terlalu banyak jabatan struktural yang tidak produktif. Ini menyedot anggaran dan membuat proses menjadi berbelit,” kata Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara.
Mentalitas Pelayanan Belum Berubah
Selain masalah sistem, faktor mentalitas ASN juga jadi sorotan. Tidak sedikit aparatur yang masih memosisikan diri sebagai ‘penguasa’ alih-alih pelayan publik. Sikap ini membuat warga enggan mengadu dan memilih jalan pintas, termasuk suap.
“Selama orientasi pelayanan tidak diubah, digitalisasi pun tak banyak berarti,” tambah Bivitri.
Solusi: Integrasi Layanan dan Pengawasan Ketat
Pemerintah perlu mengevaluasi secara mendalam efektivitas layanan yang sudah berjalan, melakukan integrasi lintas sektor, serta menyiapkan pelatihan ulang bagi ASN agar benar-benar berorientasi pada pelayanan.
