Namun demikian, langkah miskinkan tersangka juga perlu dilakukan dengan penuh pertimbangan dan kehati-hatian. Hal ini untuk menghindari adanya kesalahan dalam menentukan aset-aset yang sebenarnya merupakan milik sah dari tersangka. Proses yang transparan dan akuntabel juga sangat diperlukan dalam melaksanakan upaya miskinkan tersangka ini.
Dalam konteks penegakan hukum, langkah miskinkan tersangka merupakan langkah yang relevan dan diperlukan dalam menekan kasus-kasus korupsi. Peran Kejaksaan Agung dalam memastikan upaya ini dapat dilaksanakan dengan baik merupakan hal yang penting untuk memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia. Semoga langkah-langkah ini menjadi pijakan yang kokoh dalam memberantas korupsi dan menjaga keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
