Pipin Sopian, Jubir Partai Keadilan Sejahtera (PKS), telah menyatakan bahwa pemilu terakhir (2024) di Indonesia tidak berjalan dengan baik, dan ada kecacatan dalam proses demokrasi. Menurutnya, rakyat berharap kepada pemerintah baru untuk membawa perbaikan dalam demokrasi, menciptakan lapangan kerja yang baik, tanpa mengancam pihak lain, dan tanpa membatasi proses demokrasi itu sendiri.
Selama 10 tahun terakhir, PKS telah memainkan peran kritis dan konstruktif dalam bidang politik di Indonesia. Partai ini menolak kebijakan-kebijakan tertentu yang dianggap tidak menguntungkan rakyat, seperti:
- penolakan terhadap Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (IKN),
- penolakan kenaikan biaya haji, serta
- penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja.
Alumni Ilmu Politik UI ini menegaskan bahwa penolakan tersebut bukanlah usaha sabotase terhadap pemerintah, melainkan bagian dari upaya rasionalisasi terhadap proses kebijakan yang dianggap kurang tepat.
Sebagai partai oposisi, PKS telah berusaha menjalin kerjasama dengan pemerintah yang berkuasa untuk kepentingan rakyat.
