Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) telah melakukan penelitian yang menemukan maraknya penggunaan surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan pelat nomor palsu di sejumlah institusi dan lembaga negara. Hal ini disampaikan oleh Ketua Harian Kompolnas, Benny Jozua Mamoto, yang menyatakan bahwa permasalahan ini memerlukan penyelesaian segera dengan melibatkan seluruh pihak terkait. Perlu adanya kembali penegakan aturan yang berlaku dalam penerbitan STNK dan pelat nomor kendaraan.
Menurut Benny, pelat nomor khusus seharusnya hanya dikeluarkan oleh TNI/Polri, namun kenyataannya masih banyak instansi lain yang turut menerbitkan pelat nomor khusus. Meskipun data pasti mengenai hal ini belum dimiliki oleh Kompolnas, namun Benny menegaskan bahwa permasalahan ini harus segera diatasi karena berpotensi menimbulkan masalah lain seperti kecelakaan lalu lintas, kejahatan, dan pencurian. Keterlambatan penyelesaian masalah ini juga bisa membuat semua institusi menghadapi kesulitan di masa depan ketika terjadi masalah terkait.
Untuk menemukan solusi dari permasalahan ini, Kompolnas telah mengadakan Focus Group Discussion dengan tema 'Penerapan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan'. Benny menyebutkan bahwa hasil dari FGD ini akan menjadi rekomendasi yang disampaikan kepada Kapolri sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menangani masalah lalu lintas. Acara tersebut dihadiri oleh narasumber utama seperti Kakorlantas Polri Irjen Aan Suhanan, Danpuspom TNI Mayjen Yusri Nuryanto, dan Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Roberia.
