Selain langkah-langkah struktural, pemerintah daerah juga menyiapkan rencana tanggap darurat banjir. Tim siaga bencana dibentuk untuk memastikan bahwa evakuasi dan penanganan korban dapat dilakukan dengan cepat dan terkoordinasi. Selain itu, pemerintah daerah juga menyediakan tempat pengungsian yang aman dan layak bagi warga yang terdampak banjir.
Pemerintah daerah juga melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kebijakan tata ruang. Pembangunan di daerah rawan banjir dibatasi, dan aturan tentang penggunaan lahan diperketat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan tidak mengganggu sistem aliran air dan tidak meningkatkan risiko banjir.
Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah daerah berharap dapat mengurangi ancaman banjir dan melindungi masyarakat dari dampak buruknya. Meskipun curah hujan tinggi tidak dapat dihindari, langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang tepat dapat meminimalkan risiko banjir dan memastikan keselamatan warga.
