Media sosial telah mengubah cara kita berinteraksi, berbagi informasi, dan menanggapi isu publik. Dalam ekosistem digital yang serba cepat ini, muncul sebuah kejadian yang dikenal sebagai cancel culture atau budaya pembatalan. Ini merujuk pada praktik publik yang secara kolektif menarik dukungan dari, atau mengkritik habis-habisan, figur publik atau merek yang dianggap telah melakukan tindakan atau mengeluarkan pernyataan kontroversial. Mereka yang menjadi target "pembatalan" ini seringkali menghadapi konsekuensi berat, mulai dari kehilangan reputasi hingga pemutusan kontrak profesional.
Sisi Baik: Menegakkan Akuntabilitas di Ruang Publik
Pendukung cancel culture berpendapat bahwa ini adalah mekanisme penting untuk menegakkan akuntabilitas, terutama bagi individu atau entitas yang memiliki kekuasaan dan pengaruh besar. Di masa lalu, figur-figur publik seringkali bisa lolos dari perbuatan atau pernyataan yang tidak etis atau diskriminatif. Namun, dengan media sosial, publik memiliki kekuatan untuk memegang mereka bertanggung jawab.
Cancel culture memberikan suara kepada masyarakat yang sebelumnya tidak punya platform. Korban dari pelecehan, diskriminasi, atau ketidakadilan kini bisa berbagi pengalaman mereka secara luas dan mendapatkan dukungan dari ribuan, bahkan jutaan orang. Ini memaksa figur publik untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka, yang bisa menjadi insentif untuk berpikir dua kali sebelum bertindak. Contohnya, beberapa kasus pelecehan seksual atau komentar rasis yang terungkap di media sosial telah berhasil membuat pelaku kehilangan pekerjaan atau kontrak, yang mungkin tidak akan terjadi tanpa desakan publik. Dalam konteks ini, cancel culture berfungsi sebagai pengadil moral di era digital, memastikan bahwa tidak ada yang kebal dari pengawasan publik.
