Dia juga menyarankan Pemprov DKI tidak hanya menolak PMP Jaktour, namun juga memberikan sanksi keras kepada jajaran direksi dan komisaris Jaktour. Karena pembenahan tata kelola perusahaan di bawah Jaktour tidak berbanding lurus dengan besarnya PMD sejak 2015 hingga sekarang.
Belum lagi, SDM yang harusnya memberikan pelayanan terbaik sebuah hotel, dari 800 karyawannya baru 200 orang yang tercatat bersertifikasi. "Kalau perlu kami akan segera menyampaikan rekomendasi resmi tentang hasil evaluasi kinerja Jaktour dan BUMD DKI lainnya yang dianggap wajib diberikan rapot merah untuk sebagian besar BUMD DKI," tegas dia.
Praktisi Perhotelan Ruben Amor menilai, Jaktour sebenarnya memiliki potensi besar untuk maju apabila dikelola secara baik. Salah satunya dengan penyehatan segera dan pengembangan sehingga bisa menjadi sumber peningkatan PAD bagi Pemprov DKI Jakarta.
"Asal ada kemauan kuat, manajemennya untuk mengubah mindset dari tata kelola konvensional ke arah modern yang akuntabel. Jaktour dibutuhkan tim direksi yang memiliki kreativitas dan pikiran maju untuk menjadikan Jaktour bersaing dengan perhotelan dan pariwisata swasta," tutur dia.
