LANGKAH Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menolak Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Kebijakan tersebut dinilai tepat, sebagai upaya efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018.
"Kebijakan Pak Anies mencoret PMD beberapa BUMD yang dinilai bermasalah sangat berani dan patut diacungi jempol," ujar Direktur Eksekutif Jakarta Monitoring Network (JMN) Ahmad Sulhy saat diskusi di Jakarta Selatan, Kamis (16/11).
Sulhy mengungkapkan, salah satu BUMD yang ditolak PMD-nya adalah PT Jakarta Tourisindo (Jaktour). Perusahaan plat merah yang bergerak di bidang perhotelan dan pariwisata itu, terbukti merugi Rp16 miliar lantaran pendapatannya menurun.
"Selain itu, sampai saat ini juga belum ada audit menyeluruh terhadap perusahaan yang mengelola Hotel Grand Cempaka tersebut," kata Sulhy.
Dia juga menyarankan Pemprov DKI tidak hanya menolak PMP Jaktour, namun juga memberikan sanksi keras kepada jajaran direksi dan komisaris Jaktour. Karena pembenahan tata kelola perusahaan di bawah Jaktour tidak berbanding lurus dengan besarnya PMD sejak 2015 hingga sekarang.
