Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Advokat Perekat Nusantara menduga bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristianto memiliki kemungkinan kuat untuk dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan kasus Harun Masiku. Koordinator TPDI, Petrus Salestinus, mengecam aksi KPK yang menyita ponsel dan tas milik Hasto Kristianto beberapa waktu lalu, menyebutnya sebagai tindakan yang tidak tepat dan salah prosedur.
Menurut Petrus, penyitaan tersebut dilakukan tidak secara langsung dari tangan Hasto, tetapi melalui jebakan yang dilakukan terhadap stafnya. "Penyitaan ponsel dan tas milik saksi Hasto oleh KPK bukan dilakukan langsung dari tangan Hasto, melainkan melalui seorang stafnya dengan cara yang tidak fair. Ini menunjukkan adanya nuansa politik yang sangat kuat dalam tindakan KPK," ujar Petrus di Jakarta, Selasa (11/6/2026).
Lebih lanjut, Petrus menyatakan bahwa upaya penyitaan tersebut merupakan usaha untuk mempermalukan Hasto. Dia juga menduga bahwa Sekjen PDI-P tersebut kemungkinan ingin dijadikan sebagai tumbal politik oleh penguasa melalui KPK. "Hal ini tampaknya merupakan upaya untuk merendahkan martabat Hasto, bahkan Hasto diduga kuat ingin dijadikan sebagai tumbal politik balas dendam kekuasaan," tambahnya.
Sementara itu, tim hukum Hasto mengungkapkan bahwa barang yang disita oleh KPK berisi strategi terkait Pilkada PDIP. Mereka menegaskan bahwa penyitaan ponsel Hasto Kristianto oleh KPK dinilai melanggar prosedur yang berlaku. Menurut KPK, penyitaan tersebut dilakukan atas perintah pimpinan untuk mencari Harun Masiku.
