Tampang

Kisah Jilbab di RI Dilarang oleh Soeharto karena Alasan Ini

4 Apr 2024 09:00 wib. 51
0 0
Kisah Jilbab di RI Dilarang oleh Soeharto karena Alasan Ini
Sumber foto: Google

Sebuah kisah panjang dan berliku mengenai penggunaan jilbab di Indonesia telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah bangsa. Jilbab, atau hijab, telah lama menjadi simbol identitas dan kepercayaan bagi perempuan Muslim di Indonesia. Namun, pada masa pemerintahan Soeharto, penggunaan jilbab sempat mengalami larangan yang kontroversial. Alasan di balik larangan tersebut menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Mari kita telusuri lebih dalam mengenai kisah larangan jilbab Soeharto dan alasan di balik keputusannya.

Pada masa pemerintahan Soeharto, terdapat kebijakan yang mewajibkan para siswi untuk mengenakan pakaian seragam yang serba seragam dan tidak memperbolehkan penggunaan jilbab di sekolah. Larangan tersebut dinilai sebagai bentuk penindasan terhadap kebebasan beragama, terutama bagi para siswi yang memandang jilbab sebagai bagian integral dari keyakinan agama mereka.

Ada beberapa alasan di balik larangan penggunaan jilbab pada masa pemerintahan Soeharto. Salah satunya adalah keinginan untuk menegakkan ideologi Pancasila sebagai identitas nasional yang inklusif. Pemerintahan Soeharto memandang penggunaan jilbab sebagai simbol dari ideologi politik tertentu yang tidak sesuai dengan konsep Indonesia sebagai negara pluralis. Selain itu, adanya tekanan dari pihak Hindia Belanda yang masih memiliki pengaruh kuat dalam bidang pendidikan juga menjadi faktor utama di balik larangan tersebut.

Meskipun larangan penggunaan jilbab sempat diberlakukan secara ketat, namun tidak sedikit perempuan yang tetap memilih untuk memakai jilbab secara sembunyi-sembunyi. Mereka memandang jilbab sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas keagamaan mereka, dan larangan pemerintah tidak mampu meredam keinginan mereka untuk menjalankan keyakinan mereka.

<12>

#HOT

0 Komentar

Belum ada komentar di artikel ini, jadilah yang pertama untuk memberikan komentar.

BERITA TERKAIT

BACA BERITA LAINNYA

POLLING

Apakah Aturan Pemilu Perlu Direvisi?