Tutup Iklan
hijab
  
login Register
Poin Final Kesepakatan Antara Pemerintah Indonesia Dengan PT Freeport

Poin Final Kesepakatan Antara Pemerintah Indonesia Dengan PT Freeport

30 Agustus 2017 | Dibaca : 403x | Penulis : Alfi Wahyu Prasetyo

Pemerintah Indonesia akhirnya mencapai kata sepakat dengan PT Freeport Indonesia yang salah satunya terkait pelepasan saham (divestasi) dengan total sebesar 51 persen.

Kesepakatan ini terlaksana setelah pada hari Minggu (27/8/2017) berlangsung pertemuan antara Tim Perundingan Pemerintah dan PT Freeport Indonesia. Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta.

Dari pihak pemerintah hadir Menteri ESDM Ignasius Jonan selaku Ketua Tim Perundingan Pemerintah dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, jajaran Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan, serta wakil dari kementerian terkait seperti Kemenko Perekonomian, Kemenko Maritim, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian LHK, Kementerian BUMN, Sekretariat Negara, dan BKPM.

Dari pihak Freeport hadir President dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dan direksi PT Freeport Indonesia.

Berikut ini poin-poin kesepakatan final antara pemerintah Indonesia dengan Freeport, yaitu

1. Landasan hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia akan berupa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), bukan berupa Kontrak Karya (KK);

2. Divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51% untuk kepemilikan nasional Indonesia. Hal-hal teknis terkait tahapan divestasi dan waktu pelaksanaan akan dibahas oleh tim dari pemerintah dan PT Freeport Indonesia;

3. PT Freeport Indonesia membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter selama lima tahun atau selambat-lambatnya sudah harus selesai pada Oktober 2022, kecuali terdapat kondisi force majeur.

4. Stabilitas Penerimaan Negara. Penerimaan negara secara agregat lebih besar dibanding penerimaan melalui Kontrak Karya selama ini yang didukung dengan jaminan fiskal dan hukum yang terdokumentasi untuk PT Freeport Indonesia;

5. Setelah PT Freeport Indonesia menyepakati empat poin di atas, sebagaimana diatur dalam IUPK maka PT Freeport Indonesia akan mendapatkan perpanjangan masa operasi maksimal 2x10 tahun hingga tahun 2041.

 

Artikel Terkait

Artikel Lainnya

Sebuah Ledakan di Stasiun Kereta Api Brussel Dicurigai Sebagai Serangan Teroris
1 Juli 2017, by Rio Nur Arifin
Dilansir Abcnews.go.com - Sebuah ledakan terjadi di sebuah stasiun kereta api di Brussels, Belgia, 20 Juni kemarin. Beruntung tidak ada korban jiwa pada ...
Madrid Berhasil Cetak Rekor Baru di Liga Champions, Juventus Gagal treble winners!
4 Juni 2017, by Zeal
Real Madrid menambah koleksi trofi Liga Champions. Pada musim ini, mereka sukses meraih gelar juara usai membungkam Juventus di The National Stadium of Wales, ...
Periset Menggunakan Data Smartphone untuk Mengukur Aktivitas Fisik Menurut Negara
11 Juli 2017, by Yusuf Nugraha
Periset di Stanford University menggunakan teknologi dan data smartphone untuk melacak aktivitas fisik lebih dari 100 negara berdasarkan populasi untuk ...
Wah Sudah 85 Tahun, Nenek Ini Justru Pilih Wisata Ekstrem untuk Amal
24 Oktober 2017, by Rindang Riyanti
Masa tua umumnya diisi dengan berbagai kegiatan yang tenang dan menyenangkan, misalnya berkebun, masak-masak, atau ngemong cucu. Tapi menariknya nenek ini ...
7 Cara Ini, Dapat Bantu Kamu untuk Cegah Obesitas
5 Agustus 2017, by Ghilman Azka Fauzan
Tampang.com - Semakin bertambahnya usia, tingkat metabolisme pada tubuh akan menurun. Salah satu akibatnya, semakin berumur, semakin sulit untuk menurunkan ...
 
Copyright © Tampang.com
All rights reserved
 
Tutup Iklan
hijab