Jakarta — Polemik kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 makin memanas di tengah negeri. Kendati pemerintah dan pengusaha bersiap menerapkan formula baru dengan target kesejahteraan yang lebih baik, rencana ini ditolak keras oleh sejumlah serikat buruh dan memicu ancaman aksi massa. Dari Jakarta hingga kota-kota besar, isu ini terus bergulir tajam.
Namun di tengah ramainya protes, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli justru menyatakan ia tidak percaya kenaikan UMP 2026 akan memicu gelombang demonstrasi besar-besaran seperti yang dibayangkan buruh. Pernyataan ini sontak mencuri perhatian publik, karena berseberangan dengan sentimen dan ancaman aksi buruh yang makin emosional.
Serikat Buruh Geram: “Kenaikannya Terlalu Kecil!”
Para buruh menilai kenaikan UMP untuk 2026 jauh dari harapan. Sebelumnya, pimpinan serikat buruh seperti KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) menolak rencana kenaikan yang diprediksi hanya berada di kisaran 4–6 persen. Mereka menilai angka tersebut tidak cukup menaikkan daya beli pekerja, terlebih saat biaya hidup terus meningkat.
Menurut buruh, kenaikan yang hanya berkisar 4 hingga 6 persen terasa jauh lebih rendah dari kebutuhan hidup layak, dan bahkan dinilai sebagai bentuk rezim upah murah baru yang merugikan pekerja. Sebagai perbandingan, mereka menuntut angka kenaikan yang lebih tinggi atau minimal sesuai kebutuhan hidup layak yang layak dihitung lagi secara menyeluruh.
Karena itu, buruh menegaskan siap menggelar aksi demo besar-besaran jika pemerintah tetap pada rencana minimal tersebut. Bahkan mereka mengancam akan mogok kerja nasional bila tuntutan itu diabaikan.
