Tutup Iklan
JasaReview
  
login Register
Penjelasan Menkeu Sri Mulyani tentang Tujuan Perubahan UU PNBP

Penjelasan Menkeu Sri Mulyani tentang Tujuan Perubahan UU PNBP

27 Juli 2018 | Dibaca : 464x | Penulis : Nur Atinal Khusna

Perubahan Undang-Undang PNBP yang sebelumnya sudah berlaku selama 21 tahun bukan suatu kebijakan yang diambil secara sembarangan menurut Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati.

Menteri Sri menjelaskan ada beberapa alasana, kenapa pemerintah mengubah UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tersebut. Menurut Sri Mulyani, aturan tersebut menjadi penting untuk memperkuat tata kelola, efisiensi dan menciptakan keadilan bagi masyarakat.

Point penting yang dikandung dalam UU PNBP yang baru adalah pemerintah dapat mengatur tarif PNBP dengan mempertimbangkan dampak yang timbul terhadap masyarakat. Termasuk pengaturan kebijakan pengenaan tarif sampai dengan Rp 0,00 (nol Rupiah) atau 0 persen (nol persen) untuk kondisi tertentu, seperti untuk masyarakat yang tidak dapat membayar tariff PNBP.

Sehingga nantinya pemerintah dapat membantu masyarakat sesuai dengan kemampuan dan keadilan pun bisa tercapai. Hal ini disampaikannya dalam keterangan pers mengenai undang-undang PNBP di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (27/7/2017).

Menkeu Sri juga menuturkan bahwa perubahan UU PNBP memiliki beberapa tujuan penyempurnaan pengaturan di dalamnya. Pertama, mewujudkan upaya terus menerus peningkatan kemandirian bangsa dengan mengoptimalkan sumber pendapatan negara dari PNBP guna memperkuat ketahanan fiskal dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan. Kedua, mendukung kebijakan Pemerintah dalam rangka perbaikan kesejahteraan rakyat, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, perbaikan distribusi pendapatan, dan pelestarian lingkungan hidup untuk kesinambungan antar generasi dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan.

"Aturan ini juga mewujudkan peningkatan pelayanan pemerintah yang bersih, efisien, profesional, transparan, dan akuntabel. Untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat," paparnya

"Selain itu, aturan ini juga untuk menyederhanakan atau mengurangi jenis dan atau tarif PNBP, khususnya yang berkaitan dengan layanan dasar tanpa mengurangi tanggung jawab pemerintah untuk tetap menyediakan layanan dasar secara berkualitas dan berkeadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan," sambungnya.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi UU PNBP melalui Rapat Paripurna ke 32 DPR RI masa persidangan V tahun sidang 2017/2018 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (25/7/2018).

#Tagar Berita

Artikel Terkait

Artikel Lainnya

Gubernur Kalteng Siap Kasih Bonus 750 Juta jika Kalteng Putra Masuk Liga 1
7 November 2017, by Admin
  Tampang.com- Untuk melakoni persaingan babak 8 besar Liga 2 Indonesia di Stadion Patriot, Bekasi, Jawa Barat, tim Kalteng Putra telah bertolak ke ...
hukum kunjungi atau ziarah kuburan jelang puasa
16 Mei 2017, by titin
Budaya atau tradisi di negara kita ini adalah biasanya melakukan ziarah kubur menjelang puasa atau bulan Ramadhan. Padahal tidaklah tepat banyak yang meyakini ...
Indonesia Akan Menjadi Pusat Ekonomi ASEAN “Ujar Menkominfo”
29 Agustus 2017, by Alfi Wahyu Prasetyo
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyebut bahwa Indonesia akan menjadi pusat dari ekonomi digital di kawasan ASEAN. Ia memprediksi, hal itu akan ...
ilaria dzulfikar
25 April 2017, by Tonton Taufik
Seorang warga negara asing dari Italia, jauh-jauh telah datang ke Indonesia, untuk bertemu dan menikah dengan Dzulfikar di Batang, Jawa Tengah. Ilaria nama ...
Mungkinkah Marcelo Susul Sahabatnya CR7 Ke Juventus?
13 Juli 2018, by Jenis Jaya Waruwu
Siapa yang tidak tahu Cristiano Ronaldo pemain terbaik yang pernah dimiliki Real Madrid. Pemain bernomor punggung 7 itu beberapa hari lalu secara resmi ...
 
Copyright © Tampang.com
All rights reserved
 
Tutup Iklan
hijab