Gelombang protes kembali bergulir dari para pengemudi ojek online (ojol) di Indonesia. Mereka menyuarakan keluhan yang sudah bertahun-tahun terpendam: sistem yang dinilai tidak adil dan membuat para mitra pengemudi terus merugi. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi V DPR RI pada Rabu (21/5/2025), perwakilan driver menyampaikan sederet persoalan yang mereka hadapi kepada wakil rakyat, mulai dari tarif yang tidak transparan, potongan aplikasi yang mencekik, hingga pengabaian terhadap biaya operasional.
Ade Armansyah, perwakilan dari Aliansi Korban Aplikator, menyatakan bahwa selama 10 tahun terakhir, para pengemudi, khususnya roda empat (R4), telah diperlakukan seperti "sapi perah" oleh perusahaan aplikator. Menurutnya, para driver tidak pernah diberi kesempatan untuk duduk bersama dan berdiskusi terkait sistem tarif maupun potongan yang diterapkan oleh perusahaan.
“Selama satu dekade, kami hanya jadi sumber keuntungan. Tidak pernah diajak bicara, tidak ada transparansi soal hitung-hitungan biaya. Padahal kami yang menghadapi medan, kami yang keluar uang untuk bensin, servis, dan segala perawatan kendaraan,” ungkap Ade di hadapan anggota DPR.
Salah satu sorotan terbesar adalah soal penetapan tarif minimum sebesar Rp3.300, yang dianggap tidak masuk akal. Ade mempertanyakan dasar perhitungan tarif tersebut. Ia juga menekankan bahwa pengemudi pun berhak mendapatkan keuntungan yang layak.
"Kalau aplikator boleh untung 20 persen, kenapa kami tidak boleh dapat keuntungan 10 persen saja?" tanyanya.
Berdasarkan perhitungan komunitas pengemudi, mereka bisa mengalami kerugian hingga Rp12.000 untuk setiap 10 kilometer perjalanan. Angka ini muncul setelah memperhitungkan biaya bensin, servis kendaraan, hingga potongan dari aplikasi.
