Driver berharap Komisi V DPR RI mampu menekan Kementerian Perhubungan untuk segera mengambil langkah konkret. Para pengemudi merasa sudah terlalu lama diabaikan dan hanya dianggap sebagai angka dalam laporan perusahaan, bukan sebagai mitra sejati.
Dalam konteks Ekonomi Berbasis Digital, kehadiran aplikasi transportasi online seharusnya memberikan manfaat bukan hanya kepada perusahaan dan pengguna, tetapi juga kepada pengemudi yang menjalankan layanan di lapangan. Tanpa perlindungan yang jelas, para driver berisiko terjebak dalam sistem yang hanya menguntungkan satu pihak.
Kini, tuntutan mereka bukan sekadar soal uang, melainkan soal keadilan dan pengakuan atas jerih payah yang selama ini telah mereka berikan. Mereka menginginkan hubungan yang lebih transparan, partisipatif, dan saling menguntungkan.
Masyarakat luas, sebagai pengguna jasa, juga perlu lebih peka terhadap situasi ini. Di balik kenyamanan memesan layanan transportasi lewat ponsel, terdapat perjuangan para pengemudi yang berhadapan dengan kenyataan keras di jalan dan sistem yang belum berpihak pada kesejahteraan mereka.
Jika tuntutan tidak ditanggapi, aksi nasional besar-besaran yang digagas para driver ojol bukan lagi sekadar kemungkinan, tapi ancaman nyata yang bisa mengguncang ekosistem transportasi daring di Indonesia. Dan pada akhirnya, semua pihak—termasuk kita sebagai pengguna—akan turut merasakan dampaknya.
