Persaingan teknologi antara dua raksasa dunia, China dan Amerika Serikat (AS), kini semakin memanas—terutama dalam bidang kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Kemajuan AI dari perusahaan-perusahaan asal China belakangan ini membuat AS, termasuk OpenAI sebagai salah satu pemimpin industri AI global, mulai mengkhawatirkan potensi dominasi China di sektor teknologi masa depan ini.
Salah satu perhatian utama OpenAI tertuju pada Zhipu AI, sebuah startup teknologi asal China yang dinilai berkembang sangat pesat. Dalam laporan internalnya, OpenAI menyebut bahwa Zhipu AI telah menunjukkan kemajuan luar biasa, terutama dalam mengamankan berbagai kontrak pemerintah di negara-negara strategis. Hal ini dinilai sebagai langkah konkret China dalam memperluas pengaruh teknologinya di panggung global, khususnya di pasar negara berkembang.
OpenAI menyatakan bahwa Zhipu AI, yang diketahui mendapat dukungan dari Partai Komunis China, memiliki tujuan besar: mengunci sistem dan standar AI buatan China ke berbagai negara berkembang sebelum Amerika Serikat atau Eropa sempat mengambil posisi dominan. Strategi ini menunjukkan pendekatan jangka panjang yang terorganisir dari pemerintah China dalam menyebarkan pengaruh teknologinya secara global.
Selain itu, China juga secara aktif mempromosikan model AI yang diklaim "bertanggung jawab", "transparan", dan "siap diaudit" ke komunitas internasional. Retorika ini seolah ingin menepis kekhawatiran global atas teknologi AI otoriter yang diawasi ketat oleh pemerintah. Namun, di balik narasi tersebut, ada kekhawatiran dari negara-negara Barat bahwa dominasi AI China dapat membawa nilai-nilai kontrol yang tidak sejalan dengan demokrasi dan privasi.
Menurut laporan Reuters yang dikutip pada 26 Juni 2025, Zhipu AI tidak hanya berkembang secara teknologi, tetapi juga secara geopolitik. Perusahaan ini menjalin kerja sama dengan Huawei untuk menyuplai infrastruktur AI berskala besar kepada pemerintah dan perusahaan milik negara di berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, Uni Emirat Arab (UEA), Arab Saudi, dan Kenya.
