Dalam pernyataannya, Titiek Soeharto menegaskan bahwa kementerian terkait tidak perlu takut untuk melawan kekuatan oligarki yang sering kali menguasai berbagai sektor ekonomi di Indonesia. "Kami DPR ada di belakang kementerian untuk membela kepentingan rakyat," ujarnya.
Seruan ini juga terkait dengan kasus di kawasan PIK, yang diakui banyak pihak memiliki hubungan erat dengan sejumlah pengusaha besar yang memiliki pengaruh politik dan ekonomi. Titiek berpendapat bahwa kementerian yang memiliki kewenangan harus lebih berani untuk mengusut tuntas kasus ini dan memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil selalu berpihak pada masyarakat, bukan pada kelompok-kelompok yang sudah memiliki kekuatan besar.
Kasus ini menyoroti masalah pengelolaan sumber daya alam dan lahan yang sering kali diperebutkan oleh kelompok-kelompok dengan kepentingan pribadi. Menurut Titiek, ketidakadilan dalam pengelolaan lahan ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menunjukkan keberpihakan pada rakyat, bukan pada kelompok-kelompok yang memiliki koneksi kuat dengan pengusaha atau politisi.
"Kementerian harus menjalankan tugasnya dengan transparansi dan tanpa rasa takut, karena yang mereka bela adalah kepentingan rakyat," tegasnya.
