Titiek Soeharto juga menegaskan bahwa DPR akan selalu ada untuk mendukung kementerian yang berani menegakkan keadilan, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Peran DPR dalam mengawasi kebijakan pemerintah, lanjutnya, adalah bentuk komitmen untuk menjaga agar segala kebijakan dan keputusan yang diambil tidak dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingan pribadi mereka.
Seruan Titiek Soeharto agar pemerintah tidak takut melawan oligarki adalah langkah penting untuk memperjuangkan keadilan sosial dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Kasus pagar laut di Tangerang adalah salah satu contoh bagaimana kekuasaan dan pengaruh besar dapat mengabaikan kepentingan rakyat. Pemerintah, bersama dengan DPR, perlu memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diambil selalu berpihak pada kepentingan masyarakat, dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir orang.
