Kasus pelecehan seksual yang melibatkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari, telah mengguncang dunia politik Indonesia. Pada awal Juli 2024, berita mengejutkan ini mencuat ke permukaan ketika seorang wanita, yang bekerja sebagai staf di KPU, melaporkan bahwa dia telah dilecehkan oleh ketuanya. Kasus ini tidak hanya menarik perhatian publik, tetapi juga mengundang reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk aktivis hak perempuan, politisi, dan masyarakat luas.
Menurut laporan yang diterima oleh polisi, insiden pelecehan tersebut terjadi di kantor KPU pusat. Korban mengklaim bahwa pelecehan terjadi lebih dari sekali dan dalam bentuk yang berbeda, mulai dari pelecehan verbal hingga fisik. Setelah berani mengungkapkan kejadian tersebut, korban langsung melaporkannya kepada pihak berwenang. Polisi segera bertindak dengan memanggil dan memeriksa Hasyim Asy'ari serta beberapa saksi lainnya.
Data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kasus pelecehan seksual di lingkungan kerja masih menjadi masalah serius di Indonesia. Pada tahun 2023 saja, tercatat lebih dari 1.500 kasus pelecehan di tempat kerja, dengan banyak korban yang memilih untuk diam karena takut akan dampak negatif pada karier mereka. Dalam konteks ini, keberanian korban untuk melapor sangatlah signifikan.
Hasyim Asy'ari diduga melanggar kode etik sebagai pejabat publik. Sebagai Ketua KPU, dia seharusnya menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Namun, tuduhan pelecehan seksual ini menunjukkan ketidakpatuhan terhadap standar etika yang diharapkan dari seorang pemimpin lembaga negara. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah mengumumkan akan melakukan penyelidikan mendalam terkait pelanggaran kode etik ini.
