Dari kondisi ini, PAN tidak akan mempermasalahkan jika Jokowi akan mendepaknya. Bagi PAN, menanamkan investasi politik pada kadernya lebih menguntungkan ketimbang berinvestasi pada pemerintahan Jokowi.
Jokowi pun semestinya sadar jika PAN tidak akan mendukungnya pada Pilpres 2019 yang rencananya digelar serentak dengan Pileg 2019. Jika mengacu pada Pilgub DKI 2017, pilihan PAN pun tidak berbeda, PAN kemungkinan akan membentuk koalisi bersama Demokrat, PPP, dan PKB. Jika koalisi terbentuk, PAN bisa mengajukan Zulkifli Hasan sebagai cawapresnya.
Koalisi Demokrat-PAN-PKB-PPP ini akan terbentuk jika keempat parpol tersebut menemukan capres yang layak bertanding dengan Jokowi dan Prabowo. Sayangnya, sampai hari ini belum ada satu pun nama calon dari keempat parpol tersebut yang pantas untuk diusung. Sementara, figur non parpol yang layak dimajukan, yaitu Gatot Nurmantyo, belum sekalipun diberitakan telah berkomunikasi dengan parpol mana pun.
Lepas dari segala tetak bengek urusan pemilu, perilaku parpol di Indonesia masih kental dengan bau pragmatismenya. Jokowi yang membutuhkan dukungan parlemen untuk menguatkan pemerintahnya mengambil PAN sebagai rekanan koalisi. Sebaliknya, PAN yang tidak berdarah-darah memenangkan Jokowi ingin mencicipi kekuasaan.
