Proyek Ibu Kota Baru (IKN) di Nusantara, yang merupakan langkah ambisius pemerintah Indonesia untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta, telah menjadi sorotan banyak pihak. Di balik gemerlap rencana pemindahan tersebut, tersimpan kekhawatiran mendalam akan dampaknya terhadap rakyat kecil. Proyek ini, yang dianggap sebagai mimpi oligarki, bisa jadi bukan hanya sekedar pembangunan infrastruktur, tetapi juga dapat berujung pada penggusuran massal warga yang tinggal di wilayah yang direncanakan untuk dijadikan IKN.
Pembangunan IKN di Kalimantan Timur diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, mulai dari mendistribusikan pusat ekonomi ke wilayah luar Jawa hingga mengurangi beban Jakarta dengan segala masalah perkotaannya. Akan tetapi, pertanyaan besar tetap menghantui, siapa sebenarnya yang akan diuntungkan dari proyek ini? Banyak analis berpendapat bahwa proyek IKN ini lebih menguntungkan para elit dan oligarki, bukan masyarakat umum. Ketika melihat siapa yang memunculkan ide dan merancang proyek ini, tidak jarang kita menemukan bahwa kepentingan ekonomi para pemilik modal besar menjadi prioritas.
Penggusuran menjadi isu yang tak terhindarkan dalam proses pembangunan IKN. Sejumlah warga yang mendiami daerah sekitar lokasi proyek dihadapkan pada keniscayaan untuk meninggalkan rumah mereka. Pemerintah beralasan bahwa penggusuran ini diperlukan demi terwujudnya IKN yang ideal, namun realitasnya sering kali menunjukkan kurangnya perhatian terhadap nasib mereka yang terpaksa berpindah. Masyarakat yang telah menempati wilayah tersebut selama bertahun-tahun, bahkan beberapa di antaranya telah menjalani kehidupan turun-temurun, kini harus menghadapi penggusuran yang membawa banyak ketidakpastian.
