Enggartiasto Lukita atau yang biasa disapa Enggar lahir di Cirebon, 12 Oktober 1951. Ia menghabiskan masa kecilnya di tanah kelahirannya. Menginjak masa kuliah di IKIP, ia pindah ke Bandung.
Sejak usia muda, Enggartiasto Lukita sudah aktif di berbagai organisasi sehingga kemampuan dalam hubungan antar sesama sudah tidak diragukan lagi. Setelah lulus kuliah, Enggar terjun ke dunia properti. Ia mengawali karier di PT. Bangun Tjipta Sarana sebagai Staf Asisten Direktur Utama pada tahun 1977. Lalu kemudian, kariernya meningkat menjadi Kepala Bagian Personalia di perusahaan yang sama pada tahun 1979. Bahkan ia pernah menjadi Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI).
Di tahun yang sama pula, Enggar mulai meniti karier di jalur politik bersama Partai Golongan Karya (Golkar). Kariernya di partai pohon beringin ini terbilang cemerlang. Seiring berjalannya waktu, berbagai posisi telah ia cicipi. Mulai dari anggota Dewan Penasihat Golkar, Wakil Bendahara Umum DPP Golkar, hingga jadi anggota DPR-RI Fraksi Partai Golkar pada periode 1997, 1999, 2004, dan 2009.
Namun, pada tahun 2013 Enggar memutuskan untuk bergabung dengan partai baru Nasional Demokrat (Nasdem). Di partai tersebut, suami dari Dra. Peggy Lukita ini diberi kepercayaan sebagai Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri. Selanjutnya, di tahun berikutnya ia kembali menjadi anggota DPR-RI dengan mewakili NasDem periode 2014-2019.
Sebagai politikus dengan pengalaman di bidang properti, Enggariasto Lukita terbilang kritis terhadap kebijakan pemerintah tentang perumahan. Ia pernah menyoriti belum jelasnya deregulasi mengenai aturan kepemilikan properti oleh orang asing di tanah air. Baginya, kebijakan tersebut sangat bergantung pada keinginan pemerintah dan DPR untuk mengamandemen UU No. 5 Tahun 1960 menyangkut Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
Pada tahun 2016, terjadi perombakan (reshuffle) Kabinet Kerja Jilid II. Sebanyak 13 menteri dicopot dari jabatannya. Enggartiasto Lukita terpilih untuk menggantikan Menteri Perdagangan Thomas Lembong, yang digeser menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
