Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjadi perbincangan hangat dalam beberapa hari terakhir di media sosial dan berita. Hal ini terkait dengan keputusan MK untuk tidak menghadirkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan presiden. Alasan di balik keputusan ini tentu saja menimbulkan berbagai spekulasi dan opini di masyarakat. Berikut beberapa alasan yang mungkin menjadi pertimbangan MK dalam tidak menghadirkan Jokowi dalam persidangan tersebut.
Pertama-tama, MK sebagai lembaga peradilan tinggi harus memastikan setiap keputusan yang diambil didasari oleh kehati-hatian dan keberpihakan pada keadilan. Kehadiran seorang presiden dalam sidang perselisihan pemilihan seorang presiden yang tengah menjabat bisa menjadi suatu kontroversi tersendiri. Hal ini dapat memicu pertanyaan terkait dengan netralitas dan independensi lembaga peradilan. MK tentu tidak ingin menimbulkan polemik yang lebih besar dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut.
Kedua, kehadiran seorang presiden dalam sidang perselisihan hasil pemilihan bisa memengaruhi fokus dari substansi perselisihan yang sebenarnya. MK tentu ingin memastikan bahwa proses persidangan berlangsung dengan lancar dan fokus pada hal-hal yang bersifat hukum dan faktual. Keterlibatan seorang presiden sebagai saksi bisa berpotensi mengalihkan perhatian dari inti perselisihan yang sedang dipertimbangkan.
Selain itu, MK juga bisa berpendapat bahwa keterangan langsung dari Presiden Jokowi tidak begitu signifikan dalam menguatkan atau melemahkan bukti dan argumen yang diajukan oleh pihak yang bersengketa. MK mempunyai prosedur hukum yang ketat dalam menentukan siapa saja yang dapat dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan, dan hal ini mungkin menjadi pertimbangan utama dalam tidak menghadirkan Jokowi sebagai saksi.
