Transisi di Sudan seharusnya menjadi momentum untuk memupuk prakarsa demokratis. Pembentukan Dewan Kedaulatan yang terdiri dari anggota militer dan sipil merupakan langkah awal yang diharapkan dapat menjaga stabilitas dan memfasilitasi reformasi. Namun, ketegangan antara kedua pihak terus meningkat, terutama setelah demonstrasi besar-besaran yang dihadapi dengan tindakan keras dari aparat keamanan. Bulan November 2021, laporan berbagai organisasi hak asasi manusia mencatat bahwa ratusan pengunjuk rasa terluka dan puluhan lainnya tewas.
Pasca kudeta, situasi ekonomi di Sudan semakin memburuk. Negara tersebut, yang kaya akan sumber daya alam seperti minyak dan emas, kini terperosok dalam krisis keuangan dan pangan. Banyaknya pengungsi dan pengungsi internal akibat ketidakstabilan politik membuat crisis kemanusiaan semakin mendalam. Kebijakan ekonomi yang diusulkan oleh pemerintah sipil sebelumnya pun tak kunjung dilaksanakan karena kurangnya dukungan dari pihak militer.
Kudeta ini juga memunculkan tantangan bagi peran perempuan dalam proses transisi demokrasi. Banyak perempuan yang aktif terlibat dalam gerakan pro-demokrasi di Sudan, namun setelah kudeta, banyak dari mereka menghadapi ancaman dan kekerasan. Partisipasi perempuan dalam politik sangat penting untuk mencapai keseimbangan serta representasi yang adil dalam transisi demokrasi. Tanpa kehadiran mereka, impian untuk membangun Sudan yang lebih demokratis dapat terancam pudar.
