Dari segi akuntabilitas, kasus penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik turut merusak transparansi dan pertanggungjawaban dalam pemerintahan. Posisi kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat publik seharusnya dijalankan dengan integritas dan penuh tanggung jawab. Namun, ketika kekuasaan tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, maka akuntabilitas tersebut menjadi terancam. Lembaga-lembaga pengawas dan penegak hukum pun seringkali kesulitan untuk mengontrol dan memberikan sanksi atas penyalahgunaan kekuasaan ini, sehingga terciptalah lingkungan birokrasi yang tidak akuntabel.
Implikasi dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik tidak hanya bersifat internal, namun juga eksternal. Dalam konteks sosial, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat tergerus akibat praktik-praktik semena-mena yang merajalela. Hal ini dapat berdampak pada stabilitas politik dan pembangunan nasional secara keseluruhan. Kehadiran pemerintah yang seharusnya menjadi penegak keadilan dan kesejahteraan masyarakat justru menjadi penyebab ketidakpastian dan ketidakadilan.
