Untuk mengatasi masalah penyalahgunaan kekuasaan, langkah-langkah perbaikan sistem hukum dan perangkat hukum menjadi krusial. Penguatan lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemeriksaan yang ketat terhadap calon pejabat publik dapat menjadi solusi dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, penegakan prinsip akuntabilitas dalam lembaga pemerintahan perlu diintensifkan melalui pemantauan yang ketat dari masyarakat sipil.
Dalam menangani kasus-kasus pejabat semena-mena, keberadaan media massa yang independen juga memegang peranan penting. Penyebaran informasi yang terbuka dan transparan mengenai kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan dapat membantu meningkatkan akuntabilitas dan kesadaran masyarakat akan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik.
