Muncul pertanyaan, apakah Jokowi sudah mendapat informasi cukup tentang situasi nasional? Setibanya dari kunjungannya ke Tiongkok, Jokowi menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh lintas agama yang juga dihadiri oleh Kapolri dan Panglima TNI. Hanya saja, ormas Islam yang diundang oleh Jokowi masih berkutat di antara Nahlatul Ulama. Muhammadiyah, dan MUI. Dan selama 6 bulan terakhir Jokowi sudah sekian kali menggelar pertemuan dengan ketiga organisasi tersebut.
Jokowi sama sekali belum pernah mengadakan pertemuan dengan kelompok-kelompok Islam yang berseberangan dengan Ahok (juga Jokowi). Dengan demikian, masukan yang didapat Jokowi pun pastinya kurang menyeluruh tentang situasi yang belakangan terjadi. Padahal, Luhut Binsar Panjaitan diketahui mencari “second opinion” dengan menemui Emha Ainin Nadjib (Cak Nun) di Yogyakarta pada 17 Maret 2017. Menariknya, Menko Kemaritiman tersebut bukan mengundang, tetapi mendatangi kediaman Cak Nun yang dikenal kritis terhadap kepemimpinan Jokowi.
Kalau tidak membuka lebar-lebar dialog dengan berbagai elemen bangsa, maka Jokowi tidak akan mendapat gambaran utuh tentang persoalan yang tengah dihadapi bangsa ini. Di sisi lain, Jokowi sudah tidak bisa lagi memercayai begitu saja informasi yang dipasok oleh intitusi intelijen.
Jokowi pasti ingat ketika mendapat informasi intelijen yang keliru tentang jumlah massa Aksi 411 yang berunjuk rasa pada 4 November 2017. Menurut informasi intelijen yang didapat Jokowi, jumlah massa berkisar 18.000 pendemo. Kemudian, setelah aksi, Jokowi mendapat revisi. Bukan 18.000, tapi 30,000 pendemo.
Kok bisa Jokowi menelan bulat-bulat revisi yang disampaikan kepadanya? Apakah Jokowi tidak membandingkan jumlah massa Aksi 411 dengan penuhnya penonton di GBK yang berkapasitas 100.000 kursi?
Jika memperhatikan pemberitaan sejak Oktober 2016. Terbaca jika masa kritis kekuasaan Presiden RI Jokowi berlangsung di sekitar 4 November 2016. Saat itu, lewat sejumlah media, terbaca dengan jelas kesibukan (jika tidak disebut sebagai kepanikan) Jokowi. Jokowi menggelar sejumlah pertemuan di sana-sini. Saat itu pun, sejumlah Polda meningkatkan statusnya menjadi Siaga 1. Dan yang paling mencolok adalah kemisteriusan keberadaan Jokowi.
Setelah Aksi 411, tensi kembali mengendur. Bahkan saat Aksi 212 di mana dilakukan penangkapan terhadap sejumlah terduga pelaku makar, situasi tetap tenang. Saat Aksi 212 tidak ada pemberitaan tentang dinaikkannya status menjadi Siaga 1. Jokowi pun tetap beraktivitas di Istana sebagaimana biasanya.
Tetapi, jelang 20 Mei 2017 tensi kembali menegang. Kalau negara tidak mengambil langkah-langkah untuk meredamnya, dipastikan kerusuhan massal akan meletus di sejumlah daerah. Melihat situasi yang meruncing ini, pertanyaannya, siapa yang mau digebuk Jokowi?
