"Kegiatan Munaslub atas nama Kadin Indonesia Sabtu, 14 September 2024 di St Regis tidak sah, tidak!" kata Arsjad Rasjid kepada media di Jakarta, Minggu (15/09).
Kembali lagi ke UU No.1/1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, presiden memiliki kedudukan mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) terhadap susunan dan keanggotaan organisasi. Dengan kata lain, presiden menjadi aktor terakhir dalam mengesahkan siapa yang akan duduk sebagai ketua secara sah.
Namun, dalam keterangan kepada media, Presiden Jokowi memerintahkan agar Kadin Indonesia menyelesaikan masalah internalnya sendiri.
“Ini bukan organisasi politik, ini adalah organisasi pengusaha, sehingga saya minta diselesaikan secara baik-baik di internal Kadin. Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya,” ucap Presiden.
Kepala Negara juga menegaskan selama 10 tahun memimpin Indonesia, ia punya hubungan yang baik dengan para ketua dan pengurus Kadin.
“Saya sudah lebih dari sekali menghadiri acara-acara Kadin, baik di masa Pak Suryo Bambang, Pak Rosan Roeslani, Pak Arsjad, Pak Anin, semuanya,” imbuhnya.
Presiden juga menyatakan bahwa dirinya terbuka untuk menerima para pemangku kepentingan Kadin di kantornya. “Siapapun ingin bertemu dengan saya, saya terbuka, ndak ada masalah,” katanya.
Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas mengatakan akan memproses Keppres, tapi sekali lagi mengklaim pemerintah tidak campur urusan internal Kadin.
“Kalau kami di pemerintah ya, ini kan urusan internal Kadin sebenarnya,” kata politikus Gerindra seperti dikutip dari kantor berita Antara.
Supratman sebelumnya ikut serta dalam acara Sarasehan Munaslub Kadin 2024 di Menara Kadin, Jakarta–sehari setelah Anin terpilih sebagai ketua umum Kadin Indonesia. Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengatakan upaya melengserkan Arsjad dari kursi ketua umum Kadin, menunjukkan betapa memang unsur-unsur kekuasaan, tak lagi bersama dengannya. Pada Pilpres 2024 lalu, Arsjad ditunjuk menjadi Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud MD yang berseberangan dengan kubu Prabowo-Gibran.
“Oleh karena itu, bagi saya, organisasi apapun ke depan termasuk Kadin harus independen dan netral. Jangan terlampau jauh cawe-cawe dalam urusan politik,” kata Adi.
Menurutnya, kursi Kadin yang diperoleh karena “faktor bekingan politik, maka tinggal tunggu waktu kekuasaan itu juga akan menerkam balik”.
“Organisasi apapun termasuk usaha, pedagang, pengusaha ini ya harus netral, jangan terlampau jauh terlibat dalam urusan-urusan politik, supaya biar clear semua,” kata Adi.
Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti. Di tengah kisruh yang terjadi, seharusnya anggota dan pengurus Kadin “satu suara karena kondisi ekonomi saat ini sedang mengalami daya beli yang melemah”.
“Sehingga asosiasi pengusaha seharusnya bahu membahu untuk bisa keluar krisis. Tapi kan masalahnya ada yang mendapat fasilitas dan ada yang tidak dapat fasilitas, sehingga pasti ada yg pro dan yang kontra. Policy (kebijakan) pemerintah harus berlaku sama, semua pengusaha mendapat kesempatan yang sama,” kata Esther.
