Ketua Umum Asosiasi Tepung Terigu Indonesia (Aptindo), Franciscus Frank Welirang, mengatakan, Saya kira kita serahkan pada pemerintah untuk penyelesaiannya. Semoga bisa damai-damai saja, katanya.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI), Adhi S. Lukman, mengatakan, "Asosiasi hanya bagian dari Kadin. Tentu masalah ini biar diselesaikan oleh pengurus."
Ia juga berharap dualisme kepemimpinan ini tidak berlarut-larut.
Anin dan Arsjad adalah rival sejak Munas Kadin ke-8 pada 2021. Keduanya menginginkan kursi nomor satu Kadin Indonesia. Sebelum Munas berlangsung suara Kadin juga terbelah soal dukungan di antara dua konglomerat. Namun, hari-hari sebelum pertarungan tiba, Anin dan Arsjad menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Dalam keputusannya, mereka diklaim bersepakat membagi peran dalam Kadin Indonesia: Arsjad Rasyid sebagai Ketua Umum, dan Anindya Bakrie menjadi Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Kadin.
"Sudah ada kesepakatan, musyawarah untuk mufakat, yang telah kami sampaikan ke Bapak Presiden, keduanya setuju untuk dua-duanya menjadi ketua, tapi bedanya yang satu Ketua Dewan Pertimbangan Anindya Bakrie, yang satu jadi Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad, tentunya ini akan dibawa ke munas," kata Rosan Roeslani yang ikut mendampingi keduanya menemui Presiden seperti dikutip Antara. Rosan adalah Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2015–2021.
Saat itu, Arsjad yang menang secara aklamasi disebut-sebut dekat dengan Jokowi termasuk Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Kala itu hubungan Jokowi dengan Megawati belum mengalami ‘panas-dingin’ seperti sekarang. Dalam perjalanannya, Arsjad ditunjuk Megawati sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud yang didukung PDIP, PPP, Perindo dan Hanura dalam Pilpres 2024.
Namun, pesta rakyat yang bertepatan pada hari Valentine 2024 membawa kemenangan bagi Prabowo-Gibran yang didukung Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN dan empat partai non-parlemen
Secara ekonomi, “tidak ada urusannya dengan rakyat kebanyakan,” kata Yanuar, Dia menambahkan “job creation (pembukaan lapangan pekerjaan) juga masih jauh.”
Ia menggarisbawahi, kekisruhan kepengurusan Kadin merupakan pertarungan elite, yang menunjukkan tatanan bisa “diacak-acak” sebagaimana kisruh Golkar, termasuk ‘pembajakan demokrasi’ dalam pilpres 2024.
“Ini menunjukkan tidak ada perlindungan hukum untuk rakyat kecil, karena yang gedenya (elitnya) bisa mempermainkan hukum. Jadi menurut saya dari kejadian Kadin ini mempertegas bahwa kita semakin jauh dari negara hukum,” kata Yanuar.
