Kesehatan merupakan salah satu aspek vital dalam kehidupan masyarakat yang menjadi fokus utama dalam kebijakan pemerintah. Di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan memastikan akses yang lebih luas bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu langkah signifikan adalah pengembangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Artikel ini akan membahas berbagai aspek dari program kesehatan yang diterapkan di era Jokowi, termasuk implementasi JKN dan BPJS.
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Tujuan dan Manfaat
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program kesehatan yang bertujuan untuk menyediakan akses layanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Program ini diluncurkan pada tahun 2014 dan terus dikembangkan selama masa kepemimpinan Jokowi. JKN bertujuan untuk mengurangi beban biaya kesehatan yang harus ditanggung oleh masyarakat dan memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perawatan medis yang diperlukan tanpa harus menghadapi kendala finansial.
Penjaminan Kesehatan Universal
JKN mengusung konsep penjaminan kesehatan universal, yang berarti semua warga negara Indonesia, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal, dapat mengakses layanan kesehatan. Program ini menyediakan berbagai jenis layanan, mulai dari layanan kesehatan dasar hingga layanan spesialistik, dengan biaya yang terjangkau. Pemerintah menyediakan subsidi untuk masyarakat kurang mampu, sehingga mereka dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan tanpa membayar biaya tambahan yang signifikan.
